PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

PENDAHULUAN

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Warsito (2001:128) Pendapatan Asli Daerah “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara, antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan untuk menjamin agar manfaat pembangunan tersebut dapat diterima semua pihak adalah melalui upaya pemberdayaan potensi SDM daerah setempat, yaitu melalui otonomi daerah.

Salah satu perwujudan pelaksanaan otonomi daerah adalah pelaksanaan desentralisasi, dimana kepada daerah diserahkan urusan, tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Melalui desentralisasi diharapkan kemampuan pemerintah daerah untuk manajemen pembangunan menjadi lebih lincah, akurat, dan tepat. Urusan pemerintahan yang diserahkan atau didistribusikan kepada daerah tersebut disertai pula dengan penyerahan atau transfer keuangan yang terwujud dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

PENDAHULUAN

Masalah yang harus diatasi oleh pemerintah adalah masalah publik yaitu nilai, kebutuhan atau peluang yang tak terwujudkan. Meskipun masalah tersebut dapat diidentifikasi tapi hanya mungkin dicapai lewat tindakan publik yaitu melalui kebijakan publik. Karakteristik masalah publik yang harus diatasi selain bersifat interdependensi (berketergantungan) juga bersifat dinamis, sehingga pemecahan masalahnya memerlukan pendekatan holistik (holistic approach) yaitu pendekatan yang memandang masalah sebagai kegiatan dari keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan atau diukur secara terpisah dari yang faktor lainnya. Untuk itu, diperlukan kebijakan publik sebagai instrumen pencapaian tujuan pemerintah.

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2005:102) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai: ”Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

OTONOMISASI DAERAH DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi.

SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI DI INDONESIA

PENDAHULUAN

Payaman Simanjuntak mengatakan bahwa sistem penggajian di Indonesia pada umumnya mempergunakan gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan katalain, penentuan gaji pokok didasarkan pada teori human capital, yaitu gaji pegawai diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang dicapainya.

Pembahasan mengenai sistem penggajian dipandang penting bagi kelompok dalam kita mempelajari sistema administrasi kepegawaian di Negara ini, namun dari kajian literatur kami, pembahasan dibuat hanya berada pada basicnya saja namun tanpa mengesampingkan unsur-unsur yang penting tentunya.

EVALUASI JABATAN (JOB EVALUATION) DI SEKTOR SWASTA

PENDAHULUAN

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang evaluasi jabatan, tetapi umumnya semua definisi itu mengandung pengertian yang sama yaitu penentuan nilai relative atau harga relative dari suatu jabatan dalam organisasi tertentu, yang hasilnya kemudian dapat dijadikan sebagai patokan untuk menyusun skala atau skema penggajian. Harus ditekankan disini, bahwa evaluasi jabatan tidaklah bertujuan untuk mengukur atau menilai hasil kerja seseorang dan karenanya jika proses ini melibatkan pekerja dalam suatu jabatan tertentu, ia harus merasa bebas dari perasaan akan dinilai, sehingga didapatkan gambaran yang objektif tentang nilai relative pekerjaannya bagi perusahaan atau organisasi tertentu.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA SESUAI DENGAN AMANDEMEN UUD 1945

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) dengan sistem pemerintahan  demokrasi. Negara Indonesia bukan negara kekuasaan (machstaat) di bawah satu orang penguasa. Karena itu dalam sistem pemerintahan, segala macam kekuasaan negara diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum (undang-undang). Kekuasaan negara juga dijalankan oleh lembaga-lembaga dengan tata aturan tertentu.

Dalam perkembangannya, lembaga-lembaga negara terus menyesuaikan dengan iklim pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan asas demokrasi yang senantiasa menuntut adanya penyesuaian, kondisi ini memungkinkan perubahan secara menyeluruh ataupun sebagian dari lembaga-lembaga negara yang nantinya akan dibahas di makalah ini.